Sabtu, 13 Agustus 2016

Guru Pukul Murid dan Ortu Murid Aniaya Guru, Keduanya Bisa Dijerat Pasal Ini

Guru berpotensi dijerat UU Perlindungan Anak. Sementara, orang tua murid dan anaknya, berpotensi dijerat pasal pengeroyokan dalam KUHP. Kronologi kejadian berbeda antara kedua belah pihak. Jika dicermati dari segi hukum, berita heboh yang tengah menghiasi dunia pendidikan ini setidaknya ada dua potensi yang dimungkinkan bisa dijerat kedua belah pihak, yakni sang guru dan orang tua murid. Tindakan pemukulan yang dilakukan Dahrul kepada Alif, berpotensi melanggar ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, salah satunya tindak penganiayaan.

Ucapan Hakim Binsar yang Dianggap Sudutkan Jessica

Hakim Binsar Gultom dilaporkan telah melanggar kode etik kehakiman tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Binsar disebut kerap menyudutkan terdakwa dengan gaya bicara yang menekan dan mengarahkan saksi. Selain itu, sang hakim juga terlibat perdebatan sengit dengan pengacara terdakwa Jessica. Berita lainnya yang tak kalah menyita perhatian pembaca Liputan6.com, terutama di kanal News, pada Jumat (12/8/2016), Jessica yang terusik dengan kehadiran ahli digital forensik dan kepala pesawat Habibie yang terangkut di kolong Semanggi.

Begini Alasan MA Perberat Hukuman OC Kaligis

Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman pengacara senior Otto Cornelis (OC) Kaligis setelah permohonan kasasinya ditolak. Anggota Majelis Hakim perkara OC Kaligis, Krisna Harahap mengatakan, selain dihukum 10 tahun penjara, Kaligis juga harus membayar denda senilai Rp500 juta subsider enam bulan. "Kaligis yang bergelar guru besar harusnya jadi panutan," kata Krisna saat dihubungi, Kamis (11/8/2016). Dalam kasus ini, Kaligis juga melanggar sumpah jabatan sebagai seorang advokat karena terbukti menyuruh bawahannya membawa amplop berisi uang yang diselipkan dalam buku untuk diberikan ke hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Sumpah tersebut seperti tertulis dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

KPK Tolak Revisi PP 99/2012 jika Permudah Napi Dapat Remisi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pendapatnya mengenai draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, revisi tidak perlu dilakukan jika ujungnya mempermudah syarat bagi narapidana (napi) untuk memeroleh remisi. Terlebih bagi terpidana kasus korupsi. "Untuk mendapat remisi perlu diperhatikan secara baik karena kan salah satu pemidanaan itu untuk timbulkan efek jera," tutur Syarif di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (12/8/2016). Oleh karena itu, lanjut Syarif, internal KPK kurang sependapat jika PP 99/2012 direvisi. Apalagi jika revisi bertujuan untuk meringankan syarat memeroleh remisi bagi para terpidana. "Pak Agus juga sudah bicara kemarin. Kami kurang sependapat," kata Syarif.

Ketua MPR Usul Remisi Napi Pemakai Narkoba Dipermudah

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengusulkan agar syarat remisi bagi narapidana (napi) kasus narkoba dipermudah. Napi yang dimaksud adalah pengguna narkoba, bukan pengedar narkoba atau bandar. "Pengguna narkoba itu korban," kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/8/2016). Usul itu dilontar Zulkifli Hasan saat dimintai pendapat awak media mengenai tanggapannya tentang wacana ‎syarat remisi bagi napi korupsi diringankan. ‎"Saya pernah berkunjung ke lapas-lapas (lembaga pemasyarakatan), ada (napi pengguna narkoba) dihukum enam tahun, lima tahun. Padahal sekarang pengguna narkoba itu enggak dihukumkan, direhabilitasi," tuturnya.

Kamis, 30 Juni 2016

3 Langkah Dapatkan Pengampunan Pajak

Undang-undang Pengampunan Pajak telah disepakati oleh pemerintah dan DPR. Kini, para wajib pajak dapat menikmati pengampunan pajak di Indonesia. Artinya, mereka yang mendapatkan pengampunan pajak akan mendapat penghapusan tunggakan pokok pajak, sanksi administrasi, atau pidana pajak atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan di masa lalu. Lalu, bagaimana prosedurnya agar bisa menikmati pengampunan pajak tersebut?